Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui bahwa politik uang masih jadi salah satu kerawanan tertinggi pada masa Pilkada. Dia berharap baik timses paslon maupun pemilih untuk menghindari politik uang.

"Politik uang saat ini dari waktu ke waktu menjadi hal yang paling rawan," kata Bagja kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

"Kemudian kami berharap dari semua tim kampanye, tim pasangan calon untuk tidak melakukan ini. Karena hulunya kan ini teman-teman dan masyarakat juga jangan meminta politik uang," sambungnya.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politik uang, kata Bagja, masih menjadi persoalan tersendiri. Padahal, kata Bagja,politik uang dilarang oleh undang-undang.

"Karena UU Pilkada jelas menyatakan baik yang memberi dan menerima itu di pidana, pidana pilkada," jelasnya.

Karena itu dia mengimbau masyarakat untuk memilih semuai pilihannya. Tidak karena iming-iming uang yang ditawarkan oleh sejumlah pihak.

"Jadi kami harapkan semua punya kesadaran yang sama, masyarakat dengan sukarela, dengan pilihan yang ada pada dirinya untuk kemudian memilih calon yang dia yakini, bahwa itu pilihan yang baik bagi yang bersangkutan," imbau Bagja.

"Juga teman-teman tim kampanye, tim calon kepala daerah, tidak melakukan atau memberikan atau menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang seperti politik uang," pungkasnya.