Ada harapan besar pergantian direksi akan memajukan kinerja Pertamina di masa mendatang terutama usaha mewujudkan swasembada energi sebagaimana yang menjadi program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Pertamina merupakan perusahaan BUMN terbesar di Tanah Air yang merupakan tulang punggung pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional. 

Namun pada bagian lain perusahaan ini berada pada situasi yang tidak ringan. Utang Pertamina yang sangat besar akan menjadi sandungan bagi Dirut yang baru untuk merealisasikan keinginan pemerintah terhadap Pertamina.

Sebagaimana diketahui bahwa utang Pertamina telah meningkat dengan sangat cepat selama kepemimpinan Dirut sebelumnya.

Tahun 2018 ketika Nicke Widyawati diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina, utang Pertamina dalam laporan keuangan 2017 sebesar 27,38 miliar USD.

Belum seberapa dan tidak banyak yang mempersoalkannya. Publik menganggap bahwa utang itu dapat dibayar Pertamina dengan mudah.

Jika dirupiahkan utang Pertamina pada akhir tahun 2017 tersebut maka dikalikan dengan kurs rata-rata saat itu yakni adalah 13.379/USD. Maka nilai utang Pertamina berdasarkan laporan keuangan tersebut adalah Rp366,3 triliun.

Tetapi dalam tempo lima tahun utang Pertamina bertambah dengan cepat, secepat kereta cepat Jokowi. Dalam tempo lima tahun atau satu periode pemerintahan, utang Pertamina langsung menggunung, setinggi gunung Rinjani. Didukung oleh koleganya direktur keuangan tidak ada satu orangpun yang dapat menahan mereka berutang.

Tahun 2023 publik dikagetkan betapa besarnya utang Pertamina. Padahal pertumbuhan ekonomi dan konsumsi BBM Indonesia biasa-biasa saja. Tidak ada lompatan yang berarti pada keduanya.

Utang Pertamina dalam laporan keuangan 2023 mencapai 49,69 miliar USD. Luar biasa besar! Jika dikalikan dengan kurs rata-rata tahun 2023 yakni Rp15,241/USD, maka utang Pertamina berdasarkan laporan keuangan resmi adalah senilai Rp757,33 triliun.

Luar biasa! utang Pertamina selama Nicke Widyawati menjabat telah bertanbah sebesar Rp391,03 triliun, lebih dari dua kali lipat.

Ini adalah sejarah mengerikan dalam hidup Pertamina yakni utangnya bertambah dua kali lipat dari sejak Pertamina didirikan hanya oleh satu orang direktur.

Sekarang apa yang bisa dilakukan? Ada baiknya DPR segera memanggil mantan Dirut Pertamina tersebut untuk ditanyakkan untuk apa saja utang itu digunakan.

Mengingat impor BBM Indonesia makin besar, produksi kilang stagnan, produksi hulu juga menurun. Jadi kemana mega proyek utang ini mengalir?

Dirut yang baru dituntut untuk lebih berhati-hati mengelola utang pertamina dan anak perusahaannya agar tidak mengalami gagal bayar sebagaimana yang dialami banyak BUMN lainnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah membenahi keseluruhan manajemen, mengubah orientasinya dari sebelumnya yang nyaman dengan minyak mentah impor dan BBM impor, menjadi lebih berorientasi pada usaha  peningkatan produksi dalam negeri, optimalisasi kilang dalam negeri dan memanfaatkan sumber energi terbaharukan dalam negeri. 

Hanya dengan cara ini Pertamina akan sejalan dengan visi, misi dan program bidang energi pemerintahan Prabowo Gibran.