Minggu, 17 November 2024 – 13:14 WIB

Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad melantik 75 pejabat di lingkungan Pemprov PBD, Jumat (15/11/2024). Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu

jpnn.com, SORONG - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Barat Daya diminta agar tidak bermental seperti bos yang minta dilayani oleh masyarakat.

Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengingatkan bahwa yang melayani itu adalah tugas ASN.

"Tugas ASN itu sebagai pelayan yang melayani masyarakat, membangun dan memberdayakan masyarakat, bukan bos yang minta dilayani," kata Musa'ad di Sorong, Minggu.

Sehubungan dengan itu, para ASN di provinsi baru itu diminta untuk bersungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mantan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua itu menyebut masyarakat PBD kini sangat membutuhkan pelayanan aparatur pemerintah di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan.

Agar aparatur pemerintah bisa mengetahui kebutuhan rakyat maka dituntut untuk harus selalu dekat dengan rakyatnya.

"Birokrasi dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri apalagi minta dilayani untuk memperkaya diri sendiri," ujar Musa'ad mengingatkan.

Pada Jumat (15/11), Muhammad Musa'ad melantik 75 pejabat terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama satu orang, Administrator 16 orang dan Pengawas 58 orang.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Barat Daya diminta agar tidak bermental seperti bos yang minta dilayani oleh masyarakat.

-