FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, mengomentari masalah yang dihadapi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, setelah gelar doktornya ditangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI).

Dikatakan Ferdinand, status gelar Bahlil yang ditangguhkan seharusnya berdampak pada dokumen resmi yang menyebutkan gelar tersebut, termasuk dalam pengangkatan Bahlil sebagai Menteri.

"Saya pikir, SK-SK tentang pengangkatan Bahlil sebagai Menteri kalau kemarin mencantumkan gelar doktor, harus direvisi oleh seknet. karena tidak sesuai lagi," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (15/11/2024).

Menurut Ferdinand, gelar doktor Bahlil saat ini tidak bisa digunakan. Hal itu setelah pihak UI menegaskan soal penangguhan.

"Gelar doktornya kan tidak bisa dipakai saat ini. Sehingga itu yang pertama harus dibereskan Setneg (Sekretaris Negara). Kalau ternyata waktu dilantik kemarin dia menggunakan gelar doktor," tukasnya.

Ferdinand juga menegaskan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia.

"Saya pikir, ini sangat memprihatikan bagi dunia pendidikan kita," sebutnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menyarankan agar Bahlil Lahadalia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari kabinet.

"Ada baiknya, lebih baik Bahlil mengundurkan diri lah dari kabinet," Ferdinand menuturkan.

Namun, ia juga mengakui bahwa dalam hal ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bahlil, melainkan hanya soal etika kepatutan.

"Gak elok juga dong kalau begitu, tapi ini kembali kepada personalnya Bahlil. Dalam hal ini kan tidak ada aturan atau UU yang dilanggar. Ini hanya etika kepatutan saja," tandasnya.

Soal gugatan terhadap keabsahan kepengurusan DPP Golkar dibawah kepemimpinan Bahlil, Ferdinand juga memberikan sentilan.

"Satu di PTUN Jakarta Pusat, satu lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Muara keduanya hampir sama, yaitu soal keabsahan dari kepengurusan DPP Golkar. Saya pikir ini adalah sebuah dinamika yang wajar," lanjutnya.

Dituturkan Ferdinand, jika terdapat kader Partai yang menggugat, itu merupakan hal yang masuk akal dan sesuai ketentuan.

"Sebuah langkah demokrasi yang memang perlu untuk dirawat. Tidak perlu dicemooh atau dianggap sebagai ancaman sebagai musuh," imbuhnya.

Ferdinand bilang, atas semua polemik yang terjadi, Golkar memang perlu melakukan evaluasi terhadap kepengurusan Bahlil.

"Ini kan sebetulnya menurut saya Golkar perlu melakukan evaluasi terhadap kepengurusan Bahlil. Saya bukan kader Golkar jadi saya tidak bisa bicara banyak. Bagi saya hanya mau menyampaikan gugatan seperti ini lumrah," kuncinya.

(Muhsin/fajar)