Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa KPK telah melakukan koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk mengawasi pelaksanaan haji secara menyeluruh.

“Pengawasan ini mencakup haji khusus, haji reguler, dan umrah. Semua proses akan kami lihat, dan Irjen Kemenag sudah menyatakan setuju,” kata Pahala di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Selain pengawasan langsung, KPK juga telah mengirimkan personel khusus untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan sesuai aturan. Pahala mengungkapkan wacana pembentukan badan permanen yang bertugas khusus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. “Pak Irjen mengusulkan, bagaimana kalau ke depan dibentuk badan khusus? Kami masih mempertimbangkan struktur dan mekanismenya,” ujarnya dilansir dari ANTARA.

Menag Gandeng KPK dan Kejaksaan Agung

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar turut menyampaikan komitmennya dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang bersih dari penyimpangan. Dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung (8/11), Menag menegaskan pihaknya telah mengajak KPK dan Kejaksaan Agung untuk mendampingi seluruh proses penyelenggaraan haji.

“Kami ingin pelaksanaan haji bebas dari penyelewengan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. KPK dan Kejaksaan Agung akan mendampingi agar transparansi terjaga,” ujar Nasaruddin Umar.

Sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, Menag menekankan pentingnya menjaga integritas di tubuh Kementerian Agama. “Presiden memiliki komitmen kuat untuk membersihkan institusi pemerintah dari praktik korupsi. Kami mendukung sepenuhnya, termasuk memastikan penyelenggaraan haji lebih baik dan transparan,” tegasnya.

Haji yang Bersih, Layanan yang Optimal

Menag Nasaruddin menambahkan bahwa kesuksesan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, tetapi juga dari integritas pelaksanaannya. “Haji yang sukses adalah ketika umat terlayani dengan baik tanpa ada penyelewengan yang merugikan negara,” katanya.

Ia juga mengingatkan jajaran Kemenag untuk menjaga prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan haji tahun ini. “Motto kami adalah haji harus lebih sukses, dan itu bisa dicapai dengan kolaborasi semua pihak,” tutupnya.

Sinergi KPK, Kemenag, dan Kejaksaan Agung ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan penyelenggaraan haji, sehingga ibadah umat terlaksana dengan lancar dan bebas dari praktik yang mencederai nilai-nilai keagamaan maupun negara.