tirto.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menjamin keamanan dan protokol Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di saat Istana Wakil Presiden digunakan sebagai posko pelayanan Lapor Mas Wapres.

Diketahui, sejak dibukanya pelayanan Lapor Mas Wapres, masyarakat dari berbagai daerah datang silih berganti mengadukan masalah mereka ke Gibran.

Dalam pantauan Tirto, ada banyak masyarakat yang berkerumun di depan pintu Istana Wapres, dikarenakan kuota penerimaan aduan dibatasi hanya 50 warga saja.

"Terkait dengan keamanan, tentunya sudah ada SOP-nya, teman-teman juga tidak mudah untuk ke dalam sini kan, kemudian juga tentunya sudah ada SOP-nya untuk keamanan dari ruang steril ini," kata Prita di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menjelaskan bahwa seiring berjalannya program ini yang telah dimulai sejak Senin (11/11/2024), pihak Istana telah melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan aturan protokol yang berlaku.

"Kami saat ini sedang terus memperbaiki sistem, untuk kemudian melihat antusiasme yang begitu besar, melihat bagaimana prosesnya, terus kemudian sistem ini diperbaiki, untuk kemudian bisa sebesar-besarnya menampung segala laporan dari masyarakat," kata dia.

Menurutnya, Gibran membuka kantornya untuk masyarakat meski harus menyesuaikan aturan protokol karena melihat kondisi pengaduan di birokrasi yang dinilainya tak efektif.

"Jika kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sekarang yang datang ke sini, dan kemudian juga antusiasme masyarakat yang juga bersuara di sosial media, artinya kita mengetahui, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan, bahwa ada program lapor yang selama ini sudah ada di Kementerian Negara," kata dia.

Prita juga menjamin bahwa program Lapor Mas Wapres akan terus dibuka hingga akhir masa jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Prita mengungkap hal itu sebagai bentuk komitmen Gibran yang ingin dekat dan melayani masyarakat.

"Terkait dengan apakah akan dilanjutkan terus, hal ini adalah komitmen dari Mas Wapres, karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari Mas Wapres juga adalah selain untuk mendekatkan layanan publik, layanan di masyarakat juga ingin menjadi satu bahan untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah di masyarakat," katanya.

Sebagai program pemerintah, Prita juga menegaskan bahwa seluruh aduan yang diterima melalui program Lapor Mas Wapres ini akan disinergikan dengan sistem SP4N Lapor! yang telah ada di 96 lembaga dan 493 pemerintah daerah tersebut.

"Jadi tidak semata-mata kemudian tidak ditindaklanjuti tapi tentunya akan menjadi perhatian," kata Prita.

tirto.id - Politik

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto