Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bersama bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

"Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Anggota III BPK RI di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

Rini mengungkapkan pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

Adapun saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

Rini menambahkan, Kementerian PANRB juga berupaya agar Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

"Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Adapun dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

"Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional," pungkasnya.

(akn/ega)