Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menjadi pembicara utama dalam diskusi strategis bersama pakar hukum dari Australia dan Indonesia di acara The Legal Update Conference yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia. Dalam kesempatan tersebut, Yusril membahas reformasi hukum yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia serta penguatan kerjasama bilateral di bidang hukum.

Dalam sambutannya, Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tiga agenda utama dalam reformasi hukum, yaitu: pengesahan KUHP baru, pemberantasan tindak pidana narkoba, judi online, serta penyelundupan sumber daya alam.

“Di Indonesia, kami fokus pada pengesahan KUHP baru yang menggantikan KUHP peninggalan Hindia Belanda, pemberantasan narkoba, penanganan kasus penyelundupan, pemberantasan judi online, dan tindak pidana korupsi. Kasus narkotika, khususnya, telah menjadi penyebab utama overkapasitas di lembaga pemasyarakatan,” jelas Yusril.

Yusril juga berharap agar konferensi ini tidak hanya mempererat kerjasama antara Indonesia dan Australia, tetapi juga memberikan peluang bagi kedua negara untuk saling belajar dalam menerapkan hukum yang efektif dan berkeadilan.

“Dari diskusi ini, kami harap para pakar hukum di Australia dapat memberikan masukan berharga terkait penanganan kasus serius, terutama di bidang narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” tambah eks Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Acara ini dibuka oleh Gita Kamath, Charge d’Affaires Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Diskusi juga menghadirkan Prof. Matthew Nicolson, Pro Vice-Chancellor dan President Monash Campus Monash University Indonesia, serta Dr. Parulian P. Aritonang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai pembicara pembuka.