FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial Denis Malhotra kembali memberikan kritikan tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait program Lapor Mas Wapres yang digagasnya.

Dalam unggahannya di media sosial, Denis menilai program tersebut sebagai gimik belaka dan meragukan efektivitas serta sumber pendanaannya.

"Bisa dipastikan 99 persen ini cuma gimik, dan bisa dipastikan pula mustahil ini pakai uang pribadi," ujar Denis dalam keterangannya di aplikasi X @denismalhorta (12/11/2024).

Blak-blakan, Denis mengatakan bahwa meskipun program tersebut mengusung tema pengaduan masyarakat, namun untuk melaksanakannya membutuhkan banyak fasilitas, pengadaan barang, serta penyediaan petugas layanan, keamanan, dan pemeliharaan.

"Bangun fasilitas, pengadaan barang, penyediaan petugas layanan, jasa keamanan-pemeliharaan, dan lain-lain," cetusnya.

Semua hal tersebut, menurutnya, pastinya menggunakan dana negara.

"Semua tentunya merogoh kocek negara," Denis menuturkan.

Sebagai pegiat yang aktif mengkritik langkah-langkah politik yang dianggap tidak masuk akal, Denis mempertanyakan niat dan tujuan sebenarnya dari program ini.

"Terus, sekali lagi, cuma buat gimik?," tandasnya.

Sebelumnya, Analis Politik, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa langkah Lapor Mas Wapres yang dilakukan tanpa melibatkan kementerian dan koordinasi dengan Presiden bisa menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan.

Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

"Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem," ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

"Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029," cetusnya.

Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

"Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya," Ujang menuturkan.

Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

"Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain," tambahnya.

Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

"Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan," tandasnya.

(Muhsin/fajar)