Politik kemarin, Presiden pimpin ratas dan 27 November rencana libur

Antaranews.com Jenis Media: Politik

13 Nov 2024 : 18.29

Politik kemarin, Presiden pimpin ratas dan 27 November rencana libur

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik kemarin (12/11) menjadi sorotan, di antaranya rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanggulangan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki dari Amerika Serikat sampai dengan upaya menjadikan hari pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November sebagai libur nasional.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Prabowo minta jajaran kerja serius tangani bencana Lewotobi

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran bekerja serius dan kompak dalam menangani bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo melalui konferensi video dengan para menteri dan jajaran, di sela kunjungan kenegaraan Kepala Negara ke Amerika Serikat, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kemendagri sedang proses 27 November 2024 jadi hari libur nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya sedang memproses hari pemungutan suara Pilkada, yakni 27 November 2024, menjadi hari libur nasional.

“Kami berharap hari itu dinyatakan sebagai hari libur,” kata Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Mendagri setuju usulan bansos dihentikan sementara hingga Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai dihelat.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana usulan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11).

Selengkapnya baca di sini.

4. DPR targetkan RUU DKJ rampung sebelum Pilkada 2024

DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) rampung sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November.

"Ya, memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan. Kami khawatir kalau sesudah pencoblosan nanti kan banyak gugatan-gugatan lagi terhadap undang-undang tersebut. Kami khawatirkan nanti kan siapapun terpilih, nanti ada gugatan-gugatan kan kasihan calonnya. Jadi kami tidak mau itu terjadi, makanya diadakan lah revisi terbatas," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. DPR setujui nama Kantor Akuntan Publik pemeriksa Laporan Keuangan BPK

DPR RI menyetujui nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito dan Rekan tersebut dapat disetujui?” ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para anggota DPR peserta Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025.

Selengkapnya baca di sini.

Sentimen: positif (50%)