Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 mencapai 5,3% agar pertumbuhan sepanjang tahun ini dapat mencapai 5,1%. Komponen belanja pemerintah turut memegang peranan vital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024.

“Kalau mau (pertumbuhan ekonomi 2024) tumbuh di atas 5%, maka pertumbuhan ekonomi kuartal  IV 2024 harus sekitar 5,3%,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Selasa (12/11/2024) dikutip Investor Daily.

Jika melihat secara musiman, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan tumbuh lebih tinggi lantaran ada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Komponen belanja pemerintah akan meningkat pesat pada kuartal IV 2024. “Banyak term pembayaran barang-barang modal dan sebagainya kan diselesaikannya di akhir tahun,” terang Susiwijono.

Untuk menggenjot konsumsi rumah tangga, pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk relasasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor properti dan otomotif. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 sebesar 5,05%.

“Kami berharap beberapa insentif kelas menengah kemarin tetap berjalan pada kuartal IV. Terus terang, pada kuartal III itu kan siklusnya selalu paling rendah, sehingga kita berharap rebound di kuartal IV 2024. Terutama untuk konsumsi rumah tangga harus tinggi karena ada Natal dan Tahun Baru,” tutur dia.

Dia optimistis investasi juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024. Pemerintah melihat tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, iklim investasi harus terus dijaga.

“Sebenarnya kondisi saat ini investor masih akan banyak yang datang. Tinggal bagaimana kita tetap menjaga supaya iklim investasi tetap kondusif. Kita yakin investasi akan lebih tinggi pada kuartal IV 2024 dibandingkan kuartal III 2024,” terang Susiwijono.

Di sisi lain, pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, ada beberapa area kunci yang memerlukan perhatian mendalam, seperti investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan produktivitas domestik.