Minggu, 10 November 2024 – 21:48 WIB

Hasil survei Poltracking terkait elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Foto tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi mengaku banyak kerugian ketika mengajak Poltracking menjadi konsultan dan melakukan survei terhadap dirinya di Pilkada 2020.

Mulyadi menceritakan, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa pemilihan di Sumbar.

Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.

"Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua," kata Mulyadi di Jakarta, Minggu (10/11).

Belum sampai di situ, Mulyadi merasa bahwa ada pengelabuan di sistem "canvasing" saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.

Bahkan, Mulyadi menduga adanya kebohongan dari koordinator di Sumatera Barat saat periode survei berlangsung.

"Beberapa nomor aktor di Sumbar isinya banyak yang bohong. Dia (Hanta Yudha) mengaku ke saya seperti itu. Tapi saya tidak mau membawa persoalan itu ke Persepi pada waktu itu," kata Mulyadi.

Bagi politikus Partai Demokrat itu, pengalaman tersebut sudah cukup membuat kapok, sehingga tak akan menggunakan jasa Poltracking di agenda-agenda politik lainnya.

Bahkan, Mulyadi menduga adanya kebohongan dari koordinator Poltracking di Sumatera Barat saat periode survei berlangsung.

-