GELORA.CO - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) harus benar-benar diawasi.

Jangan sampai BP Danantara justru jadi tempat parkir aset atau perputaran uang secara ilegal, salah satunya jadi tempat pengumpulan dana judi online yang sedang gencar diberantas di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini akan melegalkan sesuatu yang ilegal bagi pebisnis-pebisnis yang selama ini dianggap lakukan aktivitas ilegal, artinya putaran uang masuk ke situ jadi legal kalau punya konektivitas perusahaan hitam," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL pada Sabtu, 9 November 2024.

"Jadi harus kita awasi betul kinerja dan manfaatnya buat bangsa apa," Tegas Hari.

Di sisi lain, Hari menilai bila kinerja BP Danantara bila nantinya diresmikan harus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Lebih spesifik lanjut Hari, BP Danantara yang disebut-sebut akan menjadi subholding BUMN, maka Kementerian Investasi atau BKPM terus menghimpun atau cari investor baik di dalam maupun luar negeri.

"Misal Danantara himpun dana lokal, BKPM main keluar eksternal, bisa bersinergi tinggal bagi saja," kata Hari.

Belakangan santer beredar kabar Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir bakal turut bergabung sebagai CEO Danantara.

Rencananya BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 7 November 2024, namun batal. Sebabnya Prabowo sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.