Abadikini.com, TIDORE – Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, H. Ismail Dukomalamo, menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara.

Rapat yang berlokasi di Sahid Bela Ternate ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, pada Rabu (6/11/2024).

Dalam sambutannya, Sekretaris Provinsi Abubakar Abdullah menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani kemiskinan sebagai isu bersama yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan interdependen antarprogram.

Abubakar menegaskan bahwa rapat koordinasi ini sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan agar pemerintah di semua tingkatan dapat membahas secara bersama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.

Abubakar berharap program-program yang lebih efektif dan efisien dapat menyentuh masyarakat miskin, khususnya yang belum terjangkau oleh kegiatan produktif formal, sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara saat ini tercatat sebesar 6,32% atau sekitar 83,9 ribu jiwa dari total penduduk 1.374.859 jiwa. Angka ini menurun 0,14 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, H. Ismail Dukomalamo, juga menyampaikan strategi Kota Tidore dalam pengentasan kemiskinan melalui tiga pendekatan utama: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Ismail menekankan pentingnya kebijakan berbasis data yang akurat dan transparan, serta pengalokasian APBD yang berpihak pada masyarakat miskin.

Selain itu, ia menyoroti peran intervensi program di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta sektor perdagangan dan industri kecil menengah (IKM) sebagai pilar pengentasan kemiskinan.

“Harapan kami adalah agar angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Tidore Kepulauan dapat menurun di tahun 2025. Semoga semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar H. Ismail Dukomalamo menutup pernyataannya.