RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi positif rencana pemerintah yang akan memberikan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun pada 2025 nanti. Akan tetapi, ia mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan (Faskes) sudah siap termasuk di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).

"Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan," kata Arzeti dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Selasa, 5 November 2024.

Untuk diketahui, ide program skrining kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi rakyat yang sedang berulang tahun mulai tahun 2025 itu tercetus saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pekan lalu. Program tersebut diusulkan sebagai upaya untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit. 

Namun, menurut Arzeti, meski program ini bertujuan baik, akan tetapi hal ini memerlukan kesiapan yang maksimal. "Selain harus dipastikan dokter di faskes terpenuhi, sarana dan prasarananya juga tidak boleh lagi ada kesenjangan. Kualitas faskes dan tenaga medis yang memadai harus tersedia hingga ke seluruh pelosok negeri," tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, diketahui masih ada pelayanan kesehatan primer yang tidak memiliki dokter per Juni 2023. Tepatnya ada 4,17% puskesmas di Tanah Air yang belum memiliki tenaga dokter. 

Kemudian sebanyak 45% puskesmas belum lengkap memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesmas, sanitarian, petugas lab, dan tenaga gizi). Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, sebanyak 38,48% RSUD di tingkat Kab/Kota  juga belum lengkap terkait 7 jenis dokter spesialis. 

"Melihat data tersebut, Pemerintah perlu memperbaiki distribusi tenaga medis dengan memberikan insentif bagi dokter dan tenaga medis lain yang bersedia bertugas di daerah terpencil," tukasnya. 

Arzeti juga mengatakan Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dalam melakukan program skrining kesehatan gratis ini. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan agar sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. 

Arzeti menilai, program skrining gratis tersebut akan menjadi terobosan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat bila dilakukan dengan efektif.

"Tapi pelaksanaan program harus optimal dan memperhatikan program kesehatan prioritas nasional lainnya, seperti penanganan stunting dan program imunisasi. Maksimalkan sosialisasi untuk menyukseskan program ini. DPR siap mengawal agar program MCU gratis tersebut betul-betul tepat sasaran, prioritaskan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang sulit mengakses fasilitas skrining kesehatan," tutup Arzeti.