FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin, 4 November 2024, di Jakarta.

Agenda utama rapat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, dan mengulas target ambisius pembangunan 3 juta rumah.

Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dan membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menyampaikan pandangan serta rekomendasi untuk memastikan target 3 juta rumah ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut Teguh, pencapaian target ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam menggerakkan perekonomian. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada risiko lingkungan dan sosial yang harus diantisipasi.

“Ada keterbatasan lahan yang sering kali mendorong pembangunan di area kurang ideal, seperti lahan tangkapan air, lahan produktif, dan kawasan lindung,” jelas Teguh.

Ia mengingatkan agar lokasi pembangunan tidak menimbulkan masalah lingkungan baru, seperti risiko banjir di wilayah perkotaan.

Lebih lanjut, Teguh menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pembangunan proyek ini. Ia berharap program ini tidak hanya sekadar menyediakan rumah bagi masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif selama proses konstruksi.

“Saya berharap pembangunan besar ini bersifat inklusif, mulai dari pemilihan material, produsen bahan bangunan, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal. Harus ada peran masyarakat dan produsen daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.

Teguh juga menyoroti ketimpangan kualitas tenaga kerja antara daerah dan Pulau Jawa. Ia mengusulkan agar proyek pembangunan ini juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kualitas tenaga kerja setempat.

“Kualitas tenaga kerja di daerah harus ditingkatkan agar mereka juga bisa terlibat dalam proyek besar ini, sehingga manfaat ekonomi dirasakan lebih luas dan tidak hanya bergantung pada tenaga kerja dari Jawa,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Teguh menggarisbawahi pentingnya ekosistem pendukung di kawasan permukiman. Menurutnya, Kementerian harus memikirkan fasilitas umum dan layanan sosial agar kawasan permukiman yang dibangun benar-benar layak huni dan tidak berakhir kosong.

“Kami berharap Kementerian tidak hanya fokus pada perumahan, tetapi juga pada pengembangan fasilitas umum dan layanan sosial yang menunjang kehidupan warga,” ujar Teguh.

(Ikbal/fajar)