"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," kata Putri Zulhas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai penetapan pimpinan Komisi XII DPR RI dalam Rapat Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia pun menegaskan komitmennya untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang menghadiri rapat penetapan pimpinan Komisi XII DPR RI itu mengatakan bahwa komisi tersebut sudah dapat mulai bekerja usai daftar pimpinannya disepakati hari ini.

"Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia lantas menuturkan nama-nama yang masuk dalam daftar pimpinan Komisi XII DPR RI. Ketua Komisi XII DPR RI dijabat oleh Bambang Pattijaya, dan empat wakil Komisi XII DPR RI lainnya yaitu Dony Maryadi Oekon, Bambang Haryadi, Sugeng Suparwoto, dan Putri Zulhas.

Adapun pada Selasa (22/10), Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam Rapat Paripurna.

Namun saat itu, pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI menyusul untuk ditetapkan.

Diketahui, Komisi XII DPR RI membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII DPR RI meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

. Komisi I serahkan RUU Penyiaran masuk Prolegnas prioritas ke Baleg
. Kementerian Hukum berupaya realokasi anggaran untuk bantuan hukum

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024