FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, mengomentari rencana kerja Menteri HAM Natalius Pigai, yang menurutnya sangat ambisius dan spektakuler.

Anas menilai Pigai memiliki visi besar untuk mengembangkan Kementerian HAM melalui berbagai program dengan anggaran yang besar.

"Menteri Pigai paling spektakuler," ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (31/10/2024).

Anas Urbaningrum semakin terheran-heran atas rencana Pigai yang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp20 triliun untuk kementeriannya.

"Langsung ingin genjot Kementerian HAM dengan anggaran Rp20 T," ucapnya.

Bahkan, untuk satu program saja, Pigai dikabarkan akan membutuhkan dana sebesar Rp8,3 triliun.

"Satu program saja 8,3 T. Siapkan 200 program, bahkan bisa 1000 program," Anas menuturkan.

Dikatakan Anas, terobosan besar yang disiapkan Pigai ini menunjukkan bahwa rencananya sangat berani untuk kementerian yang baru dipimpinnya.

Anas berharap bahwa dengan jumlah program yang ambisius tersebut, Menteri Pigai tetap bisa memastikan pelaksanaan program dimulai dari langkah-langkah yang terencana.

"Kita berharap Presiden, DPR dan jajaran Kementerian HAM yang belum lagi tuntas tersusun, sanggup mencerna jalan pikiran dan program-program spektakuler Menteri Pigai," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun Pigai menyiapkan program sebanyak 200 atau bahkan 1.000, langkah awal tetap diperlukan agar rencana tersebut berjalan dengan efektif.

"Adalah niscaya, apakah 200 atau 1000 program tetap harus dimulai dari 1 langkah awal," tandasnya.

Anas bilang, kementerian Pigai dapat memperkuat kerjasama dengan jajaran pemerintah, terutama dengan Presiden Prabowo, agar langkah besar ini sejalan dengan visi pemerintahan.

"Dan itu haruslah langkah institusi Kementerian HAM yang juga adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo," kuncinya.

Sebelumnya diketahui, sejumlah anggota DPR menyampaikan kritik terhadap permintaan anggaran sebesar Rp 20 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, untuk kementeriannya.

Usulan ini dinilai tidak realistis, mengingat situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah mengalami defisit.

Meskipun menuai kritik dari berbagai pihak, Pigai tetap bersikeras bahwa anggaran yang besar tersebut dibutuhkan untuk menghadirkan terobosan baru dalam bidang HAM.

Kritikan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi XIII DPR dan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).

Para anggota Komisi XIII yang mengkritik usulan ini termasuk Yasonna H Laoly dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Muslim Ayub dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rinto Subekti, Wakil Ketua Komisi XIII dari Fraksi Partai Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly menyarankan agar Pigai mempertimbangkan kembali kondisi keuangan negara saat ini.

Menurut Yasonna, perkiraan APBN akan mengalami defisit sebesar Rp 600 triliun, sementara pada 2025 terdapat utang negara yang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi, baik nasional maupun global, tidak mendukung pengeluaran anggaran sebesar itu.

“Mungkin angka sebesar itu ideal menurut Anda, namun kita juga harus melihat realita,” kata Yasonna.

Kritikan yang disampaikan menandakan bahwa pandangan sejumlah anggota DPR dan permintaan anggaran besar untuk kementerian perlu ditinjau ulang agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi APBN.

(Muhsin/fajar)