FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen swasembada pangan dalam waktu 3-4 tahun usai dilantik MPR. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa, dan Bhabinkatibmas yang kontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat.

"Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional," ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan pers SSDM Polri, Rabu (23/10/2024).

Mendukung percepatan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo, Polri sudah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya, Polri segera melakukan sosialisasi perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

"Sedang dirancang maupun disusun untuk tindak lanjutnya, salah satunya adalah menindaklanjuti program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Bapak As SDM, kemarin sudah dipaparkan rencana akan merekrut Bakomsus yang berasal dari pertanian. Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus, yang berasal dari pertanian," ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menerangkan Polri telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan pihak terkait lainnya guna mengetahui lembaga-lembaga pendidikan yang fokus di bidang pertanian dan ahli gizi. Dia mengatakan hal ini sedang dirancang oleh Asisten Kapolri Bidang SDM.

"Rencana, kickoff akan disampaikan bulan November ini, akan disosialisasi dan kemudian di bulan Desember sudah mulai perekrutan untuk bisa mendapatkan calon-calon terbaik untuk mengawali soal ketahanan pangan maupun untuk masalah keahlian di bidang gizi," ujar Sandi.

Sementara itu, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan akan merekrut Bakomsus SMK Pertanian. Sehingga, harapnya, semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

"Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?" terang Irjen Dedi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri mendukung program pemerintah terkait percepatan swasembada pangan. Langkah Polri untuk mendukung program itu dengan bekerja sama Kementerian Pertanian.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam video conference di Mabes Polri, Senin (28/10). Jenderal Sigit langsung mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jendral Sigit menyampaikan beberapa arahan, salah satunya terkait percepatan swasembada pangan. Jenderal Sigit mengatakan bagi polda atau polres yang di daerahnya ada wilayah Perhutani, wilayah PTPN, atau tanah milik daerah yang belum termanfaatkan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Jenderal Sigit mengungkap akan melombakan terkait ketahanan pangan ini. Selain itu, Polri juga akan melaksanakan rekrutmen personel yang memahami tentang pertanian untuk mendukung program tersebut.

Selanjutnya, kata Jenderal Sigit, Polri akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus terkait program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam vicon itu, Jenderal Sigit juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

Jenderal Sigit menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencegah kebocoran keuangan negara. Tak hanya itu, Jenderal Sigit juga memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah seperti judi online, narkoba dan penyelundupan.

Pada kesempatan itu, Jenderal Sigit meminta pejabat Polri untuk segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo. Jenderal Sigit memerintahkan penjabaran tersebut harus sudah dilaporkan pada 5 November 2024. (Pram/fajar)