FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemberantasan judi online di Indonesia tampaknya bakal menghadapi tantangan tersendiri. Betapa tidak, aparat pemerintahan diduga ikut terlibat dalam kasus judi online tersebut.

Beberapa waktu lalu, banyak diberitakan mengenai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus judi online. Namun, dugaan itu hanya sebatas rumor.

Terbaru, aparat dari Kementerian Komunikasi dan Digital ada yang diduga terlibat praktik judi online. Kabar itu langsung membuat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid geram.

Murka, Meutya Hafid langsung menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024.

Instruksi tersebut diteken terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurut Meutya, instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang dimulai dari lingkup internal Kementerian.

Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online), yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.

Bahkan dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.

“Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” sebut Meutya dikutip dari keterangan resminya.

Meutya Hafid menambahkan, instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online.

Kemkomdigi juga menyebut kalau pihaknya akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya, untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku hari ini 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat, akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat. (fajar)