JABAR EKSPRES – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

Salah satunya dengan menyiapkan Program Rp1 miliar Satu Kelurahan atau Sami Salur. Yakni alokasi dana Rp1 miliar untuk setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor.

Hal itu diungkapkan Sendi Fardiansyah saat kampanye Wani Hepi di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, belum lama ini.

“Ya, satu kelurahan Rp1 miliar. Sebab kami lihat di APBD sekarang, itu (alokasi anggarannya) baru sekitar Rp13 miliar untuk 68 kelurahan,” ujar Sendi Fardiansyah dikutip Senin (28/10/2024).

BACA JUGA:Lima Daerah Mulai Terima Surat Suara Pilkada 2024 dari KPU Jabar

Pria asli Bojongneros, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah itu menjelaskan, janji program Rp1 miliar satu kelurahan bertujuan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang sering kali tertunda di berbagai wilayah Kota Bogor.

Ia menemukan ada beberapa wilayah yang mengajukan program pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), namun bertahun-tahun tak kunjung terealisasi.

“Dengan banyaknya usulan yang masuk melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), ada banyak masyarakat yang sudah mengusulkan proyek seperti perbaikan jalan selama tiga tahun tetapi tidak dipenuhi,” tutur Sendi.

Dengan begitu, dirinya menilai dapat memfasilitasi pembangunan yang merata di setiap wilayah Kota Bogor.

BACA JUGA:Batal Vonis Bebas, Ronald Tannur Ditangkap di Surabaya

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan jika anggaran Rp1 milliar tiap kelurahan ini berjalan dengan baik, kedepannya tentu bisa gunakan untuk meningkatkan potensi wisata di wilayah.

“Di Jogja ada pemandian dan lain sebagainya, itu dia punya omzet mencapai Rp4 miliar. Nah ini sangat penting, makanya bagi kita juga punya dana kelurahan,” jelas dia.

Jika pasangan Sendi-Melli memenangkan Pilkada Kota Bogor 2024, pihaknya akan mendorong anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan mencoba mendorong juga ke DPR RI, supaya ada pengalokasian dari APBN. Selama ini kan yang dapat perhatian dana desa. Nah dana kelurahan nggak ada, gitu,” tukas Sendi. (YUD)