Liputan6.com, Jakarta Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI  kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam semangat “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersatu padu untuk menggiatkan proses belanja pemerintah melalui APBN/APBD.

Fokus utama adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden No. 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan APBN dan APBD, sehingga dapat mempercepat pengembangan dan perluasan pasar produk dalam negeri.

“LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023.  kegiatan ini menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan," ungkap Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI setelah pembukaan kegiatan ICEF 2023 dikutip Sabtu (5/8/2023).

"Dari rencana umum pengadaan sekitar 1.100 triliun Rupiah transaksinya baru sekitar 387 triliun Rupiah.  Maka sisanya itu kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah" lanjut dia.

Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Toko Daring dan E-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif.

Apalagi Presiden Joko Widodo juga berkomitmen kuat, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa harus dibelikan Produk Dalam Negeri.