Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DIY telah melakukan pemeriksaan di kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY pada Rabu (12/07) lalu terkait penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pihaknya ingin semua orang yang terlibat dalam kasus ini diperiksa termasuk pejabat di lingkungan Pemda DIY jika memang terlibat.

“Saya minta supaya data bisa lengkap dan siapapun yang melibatkan diri penyalahgunaan TKD harus kami periksa. Siapapun itu,” tegas Sri Sultan di bangsal Kepatihan, Kamis 13 Juli 2023.

Terkait penggeledahan yang dilakukan Kejati DIY Sri Sultan mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurutnya penggeledahan di kantor Dispertaru itu itu atas sepengetahuan dan seizinnya. 

Namun Sultan belum mendapat laporan atas hasil pemeriksaan oleh Kejati DIY, sehingga belum bisa memastikan apakah Kepala Dispertaru DIY, Krido Suprayitno turut terlibat. Sultan masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

“Status kepala dinasnya belum tahu karena Kejaksaan belum melaporkan kepada saya, jadi kita tunggu saja laporannya. Kita nunggu (hasil) salah atau tidak, kan harus dilihat. Jangan grusa-grusu, harus dilihat hasilnya seperti apa datanya. Saya sendiri belum bertemu dengan Pak Krido setelah penggeledahan ini,” ungkap Sri Sultan.

Sultan mengatakan terakhir komunikasi dengan Kepala Dispertaru DIY sekitar 1-1,5 bulan lalu dan bukan soal atas penggeledahan tersebut,. Hasil dari Kejati DIY inilah yang nantinya menjadi dasar untuk memanggil Kepala Dispertaru DIY, Krido Suprayitno.

“Dalam waktu dekat tidak akan memanggil, tidak perlu ya. Nanti kan ada report dari Kejaksaan. Reportnya apa, nah, itu sebagai dasar untuk nanti ketemu Pak Krido,” tutup Sri Sultan.