Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss mengumumkan mundur pada Kamis (20/10), berselang 45 hari setelah ia terpilih. Truss menyisakan sejumlah masalah ekonomi, mulai dari polemik pemangkasan pajak, krisis energi dan pangan, hingga inflasi yang tembus level tertinggi 40 tahun.

Eks Menteri Luar Negeri Inggris itu terpilih menggantikan Boris Johnson yang mundur pada awal Juli lalu. Truss keluar sebagai pemenang dengan 57,4 persen suara dalam pemilihan Partai Konservatif pada Senin (5/9).

Berikut beberapa masalah ekonomi yang ditinggalkan Liz Truss dan membuat kondisi perekonomian Inggris makin parah.

-

-

1. Subsidi Energi Rp2.751 T

Di awal kepemimpinannya, Truss berencana menggelontorkan subsidi energi 50 miliar poundsterling atau Rp2.571 triliun (kurs Rp17.471 per poundsterling) untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari melonjaknya tagihan energi.

Namun, ini mengakibatkan pinjaman pemerintah meningkat di saat investor sudah gelisah tentang keuangan Inggris.

CNN Business melaporkan pada Rabu (8/9), Truss menyusun rencana untuk membekukan rata-rata tagihan energi tahunan rumah tangga sebesar 2.500 poundsterling untuk dua tahun ke depan.

Itu berarti tagihan naik 27 persen dari level saat ini, tetapi tetap di bawah 3.549 poundsterling yang akan mereka capai mulai Oktober tanpa intervensi pemerintah.

Financial Times melaporkan rencana tersebut bakal mencakup 90 miliar poundsterling untuk mendukung rumah tangga dan 60 miliar poundsterling untuk bisnis.

Jika demikian, itu akan melebihi jumlah subsidi gaji jutaan pekerja yang digelontorkan pemerintah selama pandemi untuk mencegah PHK massal, 80 miliar poundsterling

2. Pemangkasan Pajak

Liz Truss sempat menyatakan akan memangkas pajak sebesar 45 miliar poundsterling atau setara US$48 miliar untuk membuat ekonomi Inggris kembali pulih.

Dalam kebijakan itu, Inggris akan menghapus pajak penghasilan tertinggi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan peningkatan pinjaman pemerintah untuk memangkas harga energi bagi jutaan rumah tangga dan bisnis pada musim dingin ini.

IMF mengkritik kebijakan pemangkasan pajak oleh Pemerintah Inggris, yang membuat nilai tukar poundsterling anjlok ke level terendah.

Juru bicara IMF mengatakan kebijakan pemotongan pajak, yang terbesar di Inggris sejak awal 1970-an, kemungkinan akan meningkatkan inflasi dan ketidaksetaraan.

"Kami memahami paket fiskal yang cukup besar yang diumumkan bertujuan untuk membantu keluarga dan bisnis mengatasi lonjakan harga energi dan mendorong pertumbuhan melalui pemotongan pajak dan langkah-langkah pasokan," kata juru bicara IMF, mengutip CNN Business, Kamis (29/9).

Pada akhirnya, rencana tersebut dibatalkan.

3. 115 Ribu Tukang Pos di Inggris Mogok Kerja dan Tuntut Kenaikan Upah

Sebanyak 115 ribu pekerja pos Royal Mail di Inggris menggelar aksi mogok kerja mulai Kamis (13/10) karena menuntut kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik di tengah lonjakan biaya hidup.

Serikat Pekerja Komunikasi (CWU) mengatakan para pekerja sedang melawan rencana Royal Mail untuk mengubah syarat dan ketentuan termasuk pengenalan standar kinerja baru dan peningkatan jam kerja untuk staf baru.

"Pekerja pos menghadapi serangan terbesar terhadap gaji, pekerjaan, syarat dan ketentuan mereka dalam sejarah Royal Mail," kata Sekretaris Jenderal CWU Dave Ward dalam sebuah wawancara radio yang diunggah serikat pekerja di Twitter.

4. Ancaman PHK 6 Ribu Karyawan

Royal Mail, layanan pos Inggris mewanti-wanti akan memangkas (PHK) 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan, akibat perselisihan dengan serikat pekerja.

Royal Mail diketahui mengalami kerugian operasional sebesar 219 juta poundsterling pada semester pertama 2022 dan kerugian untuk tahun ini diperkirakan sekitar 350 juta poundsterling.

Kerugian itu bisa melonjak hingga 450 juta poundsterling tahun ini jika pelanggan terus beralih ke layanan perusahaan lain.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Krisis Gas hingga Inflasi BACA HALAMAN BERIKUTNYA