Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa eks Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi meminta jatah 10 persen dari nilai proyek kepada PT Multi Grafika Cipta Sejati, PT Intertekno Grafika Sejati, dan PT Kindah Abadi Utama demi mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2023.

Fakta itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata setelah penyidik memeriksa 11 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 25 Juli 2023.

Alex mengatakan Basarnas membuka tender proyek pekerjaan tahun 2023 antara lain berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Kemudian, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar. Lalu, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.

Atas hal itu, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil melakukan pendekatan secara personal demi memenangkan tiga proyek tersebut.

"MG, MR dan RA melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung HA (Henri Alfiandi) selaku Kepala Basarnas dan ABC (Afri Budi Cahyanto) selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA," kata Alex kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Dalam pertemuan itu kemudian diduga terjadi 'deal' pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

"Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA (Henri Alfiandi)," ujar Alexander.

Alex menerangkan, hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai bahwa Henri Alfiandi siap mengondisikan dan menunjuk PT Multi Grafika Cipta Sejati, PT Intertekno Grafika Sejati Marilya sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun 2023.

Sementara itu, perusahaan PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024).

Permintaan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 kembali menggema. Wacana ini dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.