Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuiditas untuk bank penyalur kredit dari 2,8% menjadi 4%. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut dalam rangka memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Diperkirakan akan mendongkrak kredit hingga Rp 47,8 triliun.

"Penguatan stimulus dilakukan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (25/7/2023).

-

-

Penajaman insentif likuiditas menyasar kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan di sektor hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) serta nonminerba, termasuk pertanian, peternakan dan perikanan.

Selain itu, juga termasuk sektor perumahan; pariwisata; usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra mikro (UMi); serta ekonomi keuangan hijau.

Secara rinci, insentif terdiri atas insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh BI dengan nilai paling besar 2%, meningkat dari sebelumnya 1,5%.

Kemudian insentif kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif ditingkatkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%, dengan rincian 1% untuk penyaluran kredit UMKM/KUR dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMi. Lalu insentif terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5%, meningkat dari sebelumnya 0,3%.

Kebijakan tersebut muncul karena BI melihat adanya tren perlambatan dalam kinerja kredit atau pembiayaan perbankan yang dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha. Dengan begitu BI memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2023 berada dalam kisaran 9-11% year-on-year (yoy).

"Untuk itu kebijakan insentif likuiditas makroprudensial difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ujar Perry.

(aid/ara)