Liputan6.com, Jakarta Keunggulan kebijakan sebuah bangsa akan menentukan kemampuannya untuk survive di era disruptif yang semakin deras. Kebijakan publik secara fundamental bukanlah produk individu, tetapi merupakan manifestasi kerja seluruh elemen dalam pilar penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya untuk mewujudkan keunggulan kebijakan ini perlu didorong secara kolaboratif dan berkesinambungan agar cita-cita mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dapat tercapai dan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto saat membuka “Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023” yang disiarkan melalui youtube Lembaga Administrasi Negara RI.

Adi Suryanto juga menyampaikan upaya peningkatan kualitas kebijakan harus tetap menjadi perhatian utama seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan.

Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kebijakan publik memerlukan kolaborasi yang semakin kuat dari institusi pemerintah dan seluruh elemen stakeholdernya untuk mengawal proses pengelolaan kebijakan dari agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publiknya.

"Dengan partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah, pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan manifestasi nyata dari sebuah komitmen kita bersama dalam mengawal impian terbangunnya kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti di Indonesia,” lanjut Kepala LAN, dikutip Minggu (23/7/2023).

Upaya pengelolaan proses kebijakan tidak lagi cukup dikelola secara formal tetapi juga melalui mekanisme-mekanisme informal. Institusi pemerintah saat ini dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses partisipasi publik dalam pengelolaan seluruh proses kebijakannya.