TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan di masa lalu, Indonesia menjadi rebutan bangsa-bangsa besar karena memiliki kekayaan rempah-rempah.

Para penjajah memanfaatkan tingkat heterogenitas bangsa Indonesia yang tinggi dengan melancarkan Devide et Impera, politik pecah belah atau adu domba, untuk membuat bangsa Indonesia terpecah sehingga bisa menguasai rempah-rempah dengan mudah.

Di masa kini, bangsa Indonesia tetap menjadi rebutan karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Antara lain, nikel terbesar pertama dunia; batu bara terbesar ke-2 dunia, emas terbesar ke-6 dunia, tembaga terbesar ke-7 dunia serta gas alam terbesar ke-13 dunia.

"Dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan, menjadi faktor sosiologis yang menempatkan tingkat heterogenitas bangsa kita sangat tinggi. Ditambah posisi geografis yang strategis dalam lalu lintas kemaritiman, telah menempatkan kita sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global sekaligus menempatkan kita pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan. Oleh karena itu, merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tak bisa diadu domba dan dipecah belah, merupakan sebuah keharusan," ungkap Bamsoet usai menerima pengurus DPP Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat, Kamis (20/7/2023).

Pengurus DPP Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat yang hadir antara lain, Ketua Umum Hariara Tambunan, Sekjen M Agus Miftah, Bendahara Umum M. Bowmen Marbun, Ketua I Bidang OKK Johanes Ratag, Ketua III Bidang Pemuda Hamka Yandu, Ketua V Bidang Hukum, M Iqbal Ramadhani, Ketua VI Bidang Pendidikan Muhammad Iqbal, Ketua VII Bidang Olahraga Herawati, dan Ketua VIII Bidang Perempuan, Sofie Mandagi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengingatkan, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang sudah semakin dekat, harus disambut dengan suka cita sebagai pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai pesta tersebut berubah menjadi bencana dan bergeser menjadi konflik horizontal, karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk menyebar hoax dan memecah belah bangsa hanya karena kepentingan kekuasaan golongannya saja.

"Kerentanan penyebaran hoax selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melalui media sosial patut diwaspadai. Mengingat tingginya tingkat penetrasi internet di tanah air. Hingga awal Maret 2023, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menyentuh angka 215,6 juta user atau sekitar 78,2 persen dari total populasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Laporan We Are Social menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023, setara 60,4 persen dari populasi di dalam negeri.

Pengguna Facebook mencapai 135,05 juta pengguna, Instagram mencapai 89,15 juta pengguna, serta Twitter mencapai 14,75 juta anggota.

"Tingginya penetrasi internet dan pengguna media sosial, juga harus diimbangi dengan keadaban digital. Ironisnya, dari laporan hasil survei Microsoft bertajuk Digital Civility Index (Indeks Keadaban Digital) tahun 2020 yang dirilis Februari 2021, Indonesia menempati urutan 29 dari 32 negara yang disurvei, atau yang 'terburuk' untuk kawasan Asia Pasifik," pungkas Bamsoet.