Ekonom memberi sejumlah catatan yang membuat Logistic Performa Index (LPI) Indonesia turun dari posisi 46 di 2018 menjadi ke-63 di 2023. Sederet permasalahan logistik di Tanah Air dinilai menjadi pemicunya.

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai wajar jika LPI Indonesia turun. Daripada protes ke Bank Dunia, pemerintah diminta untuk memperbaiki seluruh ekosistem logistik di Indonesia mulai dari infrastruktur hingga pelayanannya.

"Iya wajar harusnya jangan protes ke Bank Dunia, tapi justru memperbaiki seluruh desain infrastruktur, pelayanan di pelabuhan dan bea cukai. Akui saja memang logistik kita bermasalah karena miss-management," kata Bhima saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).

-

-

Sebagai informasi, atas laporan tersebut perwakilan Bank Dunia akan diundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk datang ke Indonesia guna dimintai klarifikasi.

Bhima menyebut banyaknya infrastruktur yang dibangun pemerintah belum maksimal mengurangi ongkos logistik. Hal itu dikarenakan perencanaannya dinilai kurang matang.

"Uji kelayakannya juga dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa sehingga dampak dari infrastruktur untuk menopang sektor industri penurunan biaya logistik, menurunkan tingkat inflasi dan juga memperlancar konektivitas antar wilayah itu rendah," ujar Bhima.

Selain itu, integrasi antar infrastruktur juga dinilai belum memadai. "Banyak jalan tol yang ternyata tingkat utilitas atau pemanfaatannya masih rendah karena ternyata tidak banyak dilalui untuk angkutan logistik, angkutan logistiknya masih menggunakan jalan arteri. Ini yang mengakibatkan biaya logistiknya masih tetap tinggi, mahal dan mengakibatkan skor logistik kita anjlok," tambahnya.

Di samping itu, beberapa pelabuhan disebut memiliki kualitas pelayanan yang turun. Meski pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif, banyak hal juga yang masih harus diperbaiki.

"Jadi kalau kita baca indeks logistik yang dikeluarkan Bank Dunia itu ada beberapa standar pelayanan di pelabuhan, misalnya di Bea Cukai itu performanya masih buruk. Jadi artinya infrastruktur satu hal, tapi logistik ini banyak hal lain yang perlu dievaluasi," imbuhnya.

Banyaknya infrastruktur namun belum efektif menurunkan ongkos logistik juga dikatakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Ia mencontohkan keberadaan tol laut.

"Jadi sebetulnya kan sudah ada tol laut, tapi efektivitas tol laut itu setelah sekian tahun ini kan menjadi pertanyaan sejauh mana ini sudah bisa mengurangi ongkos logistik," kata Faisal.

Terpenting menurutnya adalah bukan hanya membangun infrastruktur jika ingin menurunkan ongkos logistik. Melainkan juga adanya keterkaitan antara infrastruktur dengan aktivitas ekonomi di suatu kawasan.

"Bukan hanya membangun infrastrukturnya kalau untuk menurunkan ongkos logistik, tapi juga sistemnya bagaimana keterkaitan dengan infrastruktur yang dibangun dengan moda transportasi dan juga aktivitas ekonominya. Itu yang perlu dilihat secara komprehensif, bukan hanya proyek per proyek," pungkas Faisal.