Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mewajibkan semua pengadaan barang dan jasa perusahaannya dibeli lewat E-Catalog yang dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal ini diungkapkan Ahok saat melakukan pertemuan dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi.

Dalam pertemuan tersebut, Ahok juga menyatakan keinginannya agar Hendi bersama LKPP untuk ikut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Pasalnya menurut Ahok, keterlibatan LKPP RI dapat mendorong peningkatan proses pengadaan yang lebih bersih dan transparan di salah satu badan usaha milik negara tersebut.

-

-

"Sebetulnya kita nggak perlu LKPP sebagai PT. Tapi saya bilang, nggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," tutur Ahok dalam keterangan LKPP, Selasa (18/7/2023).

Ahok juga menyatakan negara bisa menghemat banyak anggaran dengan melakukan pengadaan barang dan jasa lewat E-catalog LKPP.

"Jadi ini saya rasa bisa menjadi sesuatu yang baru, dan kalau ini jalan, negara bisa saving (hemat) banyak dan kita bisa bangun cepat," lanjut Ahok.

Hendi pun mengapresiasi keinginan Ahok yang terbuka kepada LKPP terkait kondisi pengadaan barang/jasa di Pertamina. Tidak semua perusahaan, khususnya yang pelat merah mau seterbuka Pertamina.

"Ya ini bagus Pak Ahok, karena menurut saya belum semua mau terbuka seperti Pertamina ini. Jadi kita bisa mulai dari tempatnya Pak Ahok," ujar Hendi.

Hendi pun bercerita LKPP saat ini sedang berproses menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang / Jasa Publik yang ditargetkan bisa dibahas oleh DPR RI pada tahun ini.

"Kita juga lagi membahas penyusunan rancangan undang - undang, juga termasuk terkait di BUMN. Nah mangkanya Pak Ahok ke sini bagus, untuk kita bisa bersama - sama mengurusi procurement (pengadaan) di Pertamina," pungkas Hendi.