Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan adanya pembahasan opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, usulan tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi.

"Usulan penundaan itu sangat berbahaya, kita sudah sepakat 2024 dan ini perintah Undang-Undang," kata dia kepada wartawan, dikutip Jumat (14/7/2023).

Menurut Mardani, Indonesia sudah berpengalaman menggelar Pilkada bahkan saat pandemi. Sehingga tak ada alasan untuk ditunda.

"Kita sudah terbiasa melaksanakan Pilkada. Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kian ditunda kian lama masyarakat tidak punya pemimpin definitif," kata Mardani.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja dilansir dari Antara, Jumat (14/7/2023).