ICW Tuding Hasil Audit BPJS Kesehatan Ada yang Dihitamkan, Ini Kata Kemenkeu
Detik.com Jenis Media: Ekonomi
Jakarta -
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menerima dokumen hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir Juni 2023. Ternyata ada beberapa informasi yang dihitamkan.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan terdapat beberapa informasi yang dihitamkan alias ditutupi dalam hard copy yang diberikan Kemenkeu. Ada juga yang terpotong dalam dokumen hasil audit BPJS Kesehatan tersebut.
"Ada beberapa data yang terpotong atau tidak terbaca. Fotocopy-nya terpotong dan banyak informasi yang dihitamkan," kata Dewi saat dihubungi, Jumat (14/7/2023).
Oleh karena itu, ICW mengaku sedang mengkonfirmasi ke Kemenkeu terhadap dokumen berjudul Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial dan Aset Dana BPJS Kesehatan TA 2018 Tahap II.
"Kami masih mengecek data yang kami dapatkan apakah penutupan informasi di dalamnya sudah sesuai ketentuan dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik)," ujarnya.
Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan dokumen yang diberikan ke ICW sudah sesuai UU KIP. Terhadap beberapa informasi yang dihitamkan memang sudah sesuai ketentuan.
"Utamanya terkait identitas pribadi yang wajib dirahasiakan, misalnya NIK dan tempat tanggal lahir, termasuk NIP yang memuat tanggal lahir. Selain itu ada nama penyedia jasa untuk menghindari persaingan tidak sehat. (Angka-angka yang ditutupi) setahu kami tidak ada," ucap Prastowo.
Sebelumnya pihak Kemenkeu sempat melarang laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas BPJS Kesehatan dibuka. Hal itu tak berlaku lagi setelah gugatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kemenkeu pun menerima keputusan PTUN dan tidak mengajukan kasasi. Penyerahan dokumen hasil audit BPJS Kesehatan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada perwakilan ICW Almas Sjafrina.
"Kementerian Keuangan TIDAK mengajukan kasasi dan menerima putusan PTUN terkait permintaan ICW untuk membuka Laporan Hasil Audit BPKP terhadap Program JKN/BPJS Kesehatan," cuit Prastowo di akun resmi Twitternya.
Prastowo menegaskan bahwa Kemenkeu mengajak ICW dan seluruh pihak bersinergi menuntaskan reformasi program jaminan kesehatan untuk semua. "Kemenkeu mengajak ICW dan seluruh pihak bersinergi menuntaskan reformasi program jaminan kesehatan untuk semua," tuturnya.
(aid/rrd)
Sentimen: positif (99.9%)