Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan PT Hutama Karya (Persero) merugi toRp4,4 triliun selama dua tahun, 2020-2021.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan kerugian tersebut terdiri dari Rp2 triliun pada 2020 dan Rp2,4 triliun pada 2021.

"(Kerugian) karena telah beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra sedangkan ekspektasi pendapatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (3/10).

-

-

Rionald menyampaikan aset utama karya naik 2.000 persen, liabilitas naik 1.300 persen, dan ekuitas naik 5.454 persen dari 2014 hingga 2022. Hal ini menyebabkan Debt to EBITDA rasio meningkat hingga 14,49 kali.

Ini menunjukkan Hutama Karya tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayarnya kewajibannya.

Debt service coverage ratio (DSCR) dan interest coverage ratio (ICR) juga kurang dari 1 pada dua tahun terakhir. Ini menunjukkan perusahaan tidak dapat membayar utang maupun bunga tanpa mencari sumber pendanaan lain.

Maka dari itu, Hutama Karya membutuhkan adanya tambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp7,5 triliun.

"PMN akan menurunkan liabilitas Hutama Karya yang berimplikasi pada turunnya beban bung ayang harus dibayarkan," ujarnya.

PMN Rp7,5 triliun akan digunakan untuk mempercepat pembangunan lima ruas jalan Tol Trans Sumatra tahap I, yaitu Sigli Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun, Kisaran-Indrapura Rp1,12 triliun, Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun.

Kemudian Indralaya-Muara Enim Rp2,2 triliun dan Penanjung-Bengkulu Rp97 miliar.

Selain itu, PT Hutama Karya (Persero) juga dianggarkan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) non tunai berupa aset yakni dua bidang tanah milik eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Nilai dari dua aset itu sebesar Rp 1,93 triliun.

"Adapun aset kami usulkan penambahan modal dari aset eks BPPN berupa tanah 2 lokasi, di Karawaci Tangerang, satu lagi Plaju, Pelembang. Di Karawaci Rp 1,8 triliun, dan di Plaju Rp 122 miliar," ujarnya.

[-]