Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membagi dua jam kantor di Jakarta sebagai upaya mengurangi kemacetan. Menanggapi itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kebijakan itu nantinya hanya sebuah imbauan atau tidak wajib.

"Usul kami, sifatnya berupa himbauan, dalam implementasinya pengusaha menyesuaikan karakter pekerjaannya," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani kepada detikcom, Jumat (7/7/2023).

Menurut CEO Sintesa Group itu juga masih banyak sektor perkantoran yang sangat bergantung pada jam operasional, seperti perbankan dan perusahaan yang berkaitan dengan pasar modal. Untuk itu dia mengusulkan agar rencana Pemprov DKI menjadi imbauan saja.

-

-

"Saat ini, banyak perusahaan yang masing menerapkan flexible working time atau masih menerapkan work from home arrangement," tuturnya.

Saat ditanya apakah kebijakan dua jam kantor mempengaruhi operasional dan bisnis perusahaan, Shina tidak bisa memastikan hal itu karena jenis usaha perusahaan sangat beragam.

"Tergantung jenis usahanya. Kita tidak bisa sama ratakan," tutupnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membagi dua jam kantor di Jakarta menjadi Pagi dan Siang. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota yang semakin meningkat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencananya pembagian jam masuk kantor di Jakarta menjadi pukul 08.00 dan 10.00 WIB. Wacana ini disampaikan saat Heru membuka Forum Group Discussion (FGD) 'Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta', Kamis (6/7) kemarin.

"Dalam kesempatan ini saya memaparkan sejumlah solusi kemacetan yang dapat diambil, di antaranya usulan pembagian jam masuk karyawan di Jakarta menjadi pukul 08.00 dan 10.00," kata dia dalam unggahan Instagram @herubudihartono, Jumat (7/7/2023).