Liputan6.com, Jakarta - L Komisi I DPR RI meminta pemerintah terus mengutamakan proses negosiasi dalam proses penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pemerintah harus memastikan keselamatan sandera. Di samping itu juga jangan merendahkan harga diri bangsa.

"Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Selain itu, Meutya meminta pemerintah jangan hanya berhenti dengan membayar tebusan. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," jelasnya.

Urgensi pemerintah dan aparat keamanan untuk memenuhi uang tebusan itu bisa dipahami. Namun, Meutya meyakini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya strategis untuk menyelamatkan sandera.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," jelas politikus Golkar ini.

"Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain," paparnya.

Kepala Kepolisian Daerah Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut Pemda Nduga telah menyiapkan uang sebesar Rp 5 Miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).