Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkap kalau keuangan perusahaan listrik pelat merah itu pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021.

Dia mengisahkan, pada tahun itu, PLN kebebanan dengan penambahan pasokan yang diperkirakan sebesar 7 gigawatt (GW). Namun, penambahan beban listrik hanya sebesar 1,1 GW, artinya ada kelebihan pasokan (over supply) sekitar 6 GW.

"Nah tentu saja, pada waktu itu diprediksi kondisi keuangan PLN akan ambruk pak, dengan kondisi yang sangat sulit itu. Tetapi kami pertama ya tentu saja meningkatkan demand pak dengan berbagai upaya yang tadi kami paparkan," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (5/7/2023).

Sejalan dengan itu, upaya yang diambil adalah melakukan negosiasi ulang dengan independent power producer (IPP) yang masuk dalam ekosistem PLN. Utsmanya menyoroti soal kemungkinan pasokan listrik bisa ditunda dengan batas waktu tertentu.

"Kami menyampaikan apa adanya adalah kontrak PPA-nya itu dulu dengan asumsi yang ada itu fair. Tetapi, sejalan dengan perjalanan waktu ternyata asumsi itu tidak terpenuhi," ujarnya.

"Sehingga demand risk ada di kami, maka ini menjadi beban di kami, nah untuk itu kami mengajukan penangguhan agar pembangkitnya itu masuknya bisa ditunda atau kontraknya take or pay nya bisa dikurangi," sambungnya.

Gayung bersambut. Ternyata, PLN berhasil mengantongi persetujuan dari IPP tersebut. Alhasil, ada kontrak yang bisa ditunda dalam jangka waktu beragam.

"Itu ada yang berhasil ditunda bisa 2 tahun ada yang 16 bulan ada 18 bulan dan kemudian ada kontrak yang bisa dikurangi sehingga penguranagn take or pay yang berhasil kami renegosiasikan itu Rp 47 triliun," paparnya.