Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Aris Wahyudi memaparkan tentang kondisi terkini ketenagakerjaan nasional dalam sebuah diskusi bertajuk Implementasi ESG di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Elshinta.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan lompatan besar dalam bidang penyiapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi lapangan kerja yang dibuka oleh berbagai industri.

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Aris Wahyudi mengatakan balai latihan kerja telah bertransformasi berubah nama menjadi balai pelatihan vokasi dan produktivitas.

"Kami sudah mendorong reformasi pelatihan tidak lagi berorientasi kepada supply, tapi demand. (Industri) bisa pesan atau costumize pelatihan-pelatihan apa yang harus diberikan," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Implementasi ESG di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial dan produktivitas para pencari kerja. Balai pelatihan vokasi dan produktivitas yang berada dalam naungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Aris menuturkan pelaku industri bisa memanfaatkan dan bersinergi dengan balai pelatihan vokasi dan produktivitas yang tersebar di Indonesia agar pelatihan kerja bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, reformasi pelatihan kerja itu dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

"Melalui kegiatan pelatihan-pelatihan teknis maupun manajerial termasuk juga kegiatan-kegiatan lainnya itu dilakukan dalam rangka perluasan kesempatan kerja," kata Aris.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,9 juta orang pada awal tahun 2023. Sementara itu, dari sisi supply yang berasal dunia pendidikan dan pelatihan melahirkan 3 juta lulusan baru yang siap masuk ke pasar kerja setiap tahun.

Ketimpangan supply dan demand itulah yang sedang diselesaikan oleh pemerintah agar semua lulusan bisa terserap ke dunia kerja agar tidak ada lagi pengangguran terbuka, salah satunya melalui pengembangan pusat pasar kerja untuk menjembatani terkait dengan informasi supply dan demand tersebut.