Sentimen
Informasi Tambahan
Brand/Merek: Hyundai, Nissan, Wuling, DFSK
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Hitung-hitungan Duit Ganti Kendaraan Dinas Jadi Mobil Listrik
CNNindonesia.com Jenis Media: Ekonomi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan seluruh mobil dinas pemerintah akan diganti ke mobil listrik secara bertahap.
Hal ini merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit saat ini.
"Soal mobil dinas, semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Tentu kami akan perhatikan SBSK (standar barang sesuai kebutuhan)," ungkap Rionald dalam diskusi virtual, Jumat (16/9).
Sementara, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan pemerintah sedang membahas mengenai berapa jumlah mobil dinas yang sudah tak layak dan perlu diganti. Nantinya, mobil itu akan diganti dengan mobil listrik.
"Ini yang kami lagi rapat di tim. Kami ingin maju selangkah kalau bisa diganti EV semua. Jadi ini kami masih dalam pembahasan yang mau dijadikan (EV)," jelas Encep.
Lantas, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan pemerintah jika harus mengubah seluruh mobil dinas menjadi mobil listrik?
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, terdapat beberapa merek mobil listrik yang sudah dijual di Indonesia.
Salah satunya Hyundai Ioniq 5 yang dijual seharga Rp718 juta sampai Rp829 juta per unit.
Ada pula Nissan Leaf yang dibanderol mulai dari Rp728 juta per unit. Lalu, mobil listrik mungil Wuling Air EV yang dijual sebesar Rp238 juta sampai Rp295 juta per unit.
Kemudian, mobil listrik yang bisa digunakan untuk kendaraan dinas angkut bernama DFSK Gelora E dijual sebesar Rp484 juta per unit.
Namun, Encep menyatakan pemerintah belum menentukan merek mobil listrik yang akan menggantikan kendaraan dinas pejabat.
Sejauh ini, pemerintah masih terus membahas standar biaya dan teknis lain soal mobil listrik dengan sejumlah kementerian/lembaga (k/l).
"Apalagi merek-mereknya. Belum sampai sini (pembahasannya)," tutup Encep.
[-]
(aud/bir)Sentimen: negatif (61.5%)