Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyesalkan cuitan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis melalui akun twitternya @IskanQL yang menyebut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M menghentikan katering jemaah secara sepihak.

"Saya sangat sesalkan cuitan Pak Iskan Qolba Lubis melalui akun twitternya. Cuitan itu diposting di Tanah Haram, tapi isinya bernuansa fitnah," tegas Jubir Kemenag, Anna Hasbie dilansir dari Antara, Senin (25/6/2023).

Anna menjelaskan, memang benar bahwa tanggal 7 Zulhijah 1444 H, ada penghentian sementara katering jemaah haji Indonesia di Makkah. Penghentian sementara juga akan dilakukan pada 14 dan 15 Zulhijah 1444H.

"Kebijakan penghentian sementara itu bukan diambil sepihak, tapi hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR. Inilah yang saya sebut cuitan Pak Iskan bernuansa fitnah atau jangan-jangan Pak Iskan tidak tahu substansi kesepakatannya?" ucap Anna.

Anna menambahkan, masa tinggal jemaah haji Indonesia di Mekkah, rata-rata 25 hari. Dalam rentang itu, Kemenag dan DPR menyepakati bahwa selama di Makkah, jemaah haji Indonesia mendapat 66 kali makan yang terdistribusi dalam 22 hari.

Kesepakatan lainnya, ada tiga hari katering dihentikan sementara yaitu pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Sementara dalam rentang 8 Zulhijah sampai 13 Zulhijah, jemaah akan mendapat layanan katering di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

Kemenag, lanjut Anna, bahkan telah menyosialisasikan kebijakan tersebut sejak jauh-jauh hari, tepatnya sejak 11 Juni 2023 dengan tujuannya agar jemaah memahami lebih awal dan bisa mempersiapkan diri.

"Jika hari ini jemaah membeli makan itu karena mereka sudah memahami adanya info penghentian sementara layanan katering yang kami sosialisasikan," sebut Anna.

Menurut Anna, penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan kondisi di Makkah sudah sangat padat. Jamaah dari seluruh dunia sudah berada di Makkah, sehingga sering terjadi kemacetan dan itu tidak memungkinkan dilakukan proses distribusi katering.

"Jangankan wilayah yang jauh, kawasan yang dekat hanya sekitar dua kilometer pun harus ditempuh dalam waktu lama. Kalau ada katering, kemungkinan akan terlambat sampai jamaah," sambungnya.

Anna menegaskan bahwa PPIH Arab Saudi sangat terbuka pada saran dan masukan. Namun, tidak semestinya hal itu bernuansa fitnah, apalagi disampaikan melalui media sosial.

"Semua kita mengajak netizen untuk bijak bermedia sosial dan sebagai anggota DPR, mestinya Pak Iskan harus bisa menjadi teladan dalam kebaikan, bukan malah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, bahkan menjurus fitnah atau hoaks," katanya.