Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan bagi ekosistem pertembakauan, termasuk dua juta petani tembakau yang juga merupakan warga negara yang punya hak ekonomi

"Jangan sampai RUU Kesehatan merugikan keberadaan komoditas tembakau. Apalagi Temanggung salah satu sentra tembakau. Di mana mayoritas masyarakatnya adalah petani tembakau . Setiap peraturan yang ada harus bersinergi, melindungi warga negara termasuk elemen petani," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia prihatin dengan adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol. Padahal jelas-jelas tembakau adalah komoditas legal yang memberi dampak besar pada perekonomian masyarakat dan daerah.

"Wajar bila petani khawatir, karena jika rancangan regulasi ini tidak dikawal, ke depan komoditas tembakau bisa hilang. Beberapa hal sudah diupayakan, kami berkomunikasi, berkonsultasi dengan beberapa pihak, dengan penggiat tembakau dari daerah lain hingga ke dewan legislatif pusat sebagai langkah mengawal RUU Kesehatan khususnya terkait pasal pengendalian tembakau," katanya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung Siyamin mengatakan petani tembakau di Temanggung terus mengawal proses penyusunan RUU Kesehatan khususnya terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan pengendalian tembakau.

Ia meminta legislatif berkomitmen untuk menghapus pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol yang notabene adalah produk ilegal.

. Petani di lereng Gunung Sindoro melaksanakan tradisi "wiwit" tembakau
. UI: Pohon hingga limbah tembakau miliki nilai ekonomi tinggi

"Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan bagi ekosistem pertembakauan, termasuk dua juta petani tembakau yang juga merupakan warga negara yang punya hak ekonomi," katanya.

Siyamin menegaskan bahwa tembakau telah menjadi budaya dan penghidupan bagi masyarakat Temanggung sehingga setiap jenis regulasi yang menekan ekosistem pertembakauan seperti polemik pasal-pasal mengenai pengendalian zat adiktif di RUU Kesehatan berarti sama saja dengan melenggangkan upaya mengurangi penyerapan hasil panen dan kesejahteraan petani.

"Pada prinsipnya, petani tembakau mau diatur dan patuh terhadap aturan. Namun jangan lagi RUU Kesehatan menambah deretan peraturan di tingkat nasional dan daerah yang sangat menekan dan berujung pada pelarangan total tembakau dan aktivitas ekosistem pertembakauan," katanya.

Para petani, lanjutnya, khawatir dengan adanya upaya kriminalisasi terhadap komoditas tembakau dan ekosistem pertembakauan yang berarti menutup penghidupan jutaan petani yang menggantungkan hidupnya dari panen tembakau.

"APTI Temanggung meminta Pemerintah menghapus dan mencabut pasal tembakau di RUU Kesehatan. Kembalikan prinsip pengaturan tembakau seperti semula yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jangan sampai RUU Kesehatan menjadi celah masuk pelarangan total dan upaya membunuh ekosistem pertembakauan," katanya.

. Akademisi: Perlu kajian multidisiplin untuk produk tembakau alternatif
. Pemkab Temanggung bantu benih tembakau gratis bagi petani

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2023