Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu (24/6/2023). Jenazah mantan aktivis 98 tersebut disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jalan Saco, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 12 Desember 1965, dengan nama kecil Junaidi. Ayahnya, Muchtar bin Sirin, adalah seorang petani dan buruh kasar. Sedangkan ibunya, Sa’diah binti Ubak, dikenal sebagai pedagang telur di pasar Batuah, Kota Banjarmasin.

Junaidi tumbuh besar di Sungai Tabuk dan Pasar Batuah, sebuah kawasan yang padat dan terbilang “kumuh”. Sejak kecil, untuk anak seusianya, ia bekerja keras sambil sekolah sehingga seorang keluarga jauh membiayainya sekolah.

Nama Desmond mulai dikenal publik sejak menjadi salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 1997 hingga 1998. Saat itu dirinya tercatat sebagai salah satu aktivis dan mahasiswa yang berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Saat menjadi mahasiswa, Desmond aktif di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Unlam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kelompok Studi Islam (KSI), Angkatan Muda Baitul Hikmah dan Lingkungan (KSHL).

Selain itu, Ia juga aktif menulis artikel untuk Koran Banjarmasin Post dan Dinamika Berita. Garis nasib mulai berubah ketika ia dipercaya dalam Progran Lingkungan Hidup GTZ (kerjasama Indonesia-Jerman), 1989-2004 di Kalimantan Timur.

Setelah hijrah ke Pulau Jawa, Desmond bekerja di Lembaga bantuan Hukum (LBH) Nusantara, Bandung (1996) dan Jakarta (1998) sebagai Direktur.

Selain aktif di LBHN, Desmond Junaidi Mahesa juga aktif di Presidium Nasional Walhi (1995-1996), Konsorsium Pembaharuan Agraris (KPA, mulai 1994), Forum Demokrasi (Fordem) dan SPIDE (Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Untuk Perjuangan Demokrasi).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa menuturkan, bukan menjadi rahasia umum bahwa ada beberapa polisi terbiasa berhidup mewah. Namun tidak semua polisi bergaya hedonisme.