Doni Monardo yang juga mantan Pangdam XVI/Pattimura dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambahkan, program-program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang fokus kepada bidang lingkungan telah banyak dijalankan oleh Grup MIND ID. “Kami berharap kegiatan penanaman pohon ini dapat menjadi langkah awal dari kehadiran negara memberi kontribusi nyata dalam upaya menyelamatkan sumber daya mineral yang ada,” kata Doni Monardo, Kamis 22 Juni 2023.

Terdapat 100 bibit sukun premium, 25 bibit kenari raja dan 25 kenari biasa yang dibagikan dan ditanam bersama masyarakat di Desa Dava. Perlu kolaborasi multi stakeholder untuk membantu kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Gunung Botak.

MIND ID dan PPAD telah membuat program pembibitan 1 juta bibit sukun premium dari Maluku. Sebagian bibit ini tentu saja akan dikirim ke Pulau Buru. Selain sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pohon sukun menjadi salah satu vegetasi untuk mitigasi bencana. Lokasi pembibitan dibangun di Kota Ambon bersama dengan Yayasan Andarinyo Go Earth (AGE). Sebanyak 100 ribu bibit sukun ini juga akan dikirim ke IKN.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Ilyas Hamid, mengatakan, nilai investasi yang masuk di Kabupaten Buru masih sangat kecil. Di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru adalah kabupaten dengan kemiskinan ekstrem tertinggi kedua setelah Kabupaten Seram Bagian Barat. Gunung Botak memiliki potensi sumber daya mineral yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun, kelestarian ekosistem di Kawasan Gunung Botak juga perlu dijaga.

“Tambang illegal tidak akan pernah dapat membantu pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Belum lagi beban kerusakan lingkungan, pencemaran sungai dan laut serta kesehatan masyarakat di sekitar Gunung Botak yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru jika tambang ilegal terus dibiarkan,” katanya.

Salah satu tokoh masyarakat yaitu Raja Petuanan Kaiely Fandi Ashari Wael mengatakan harapannya dari masyarakat Petuanan Kaiely, rombongan yang hadir dapat fokus membahas bagaimana dapat melegalkan aktivitas tambang tersebut. Aktivitas penambangan yang telah berjalan selama ini tidak bisa dipungkiri ada peningkatan perputaran ekonomi masyarakat adat.

“Jika dapat diproses untuk legalitasnya dan adanya perusahaan ataupun bentuk kelola yang lainya, saya dan semua unsur pimpinan adat berharap agar bisa melibatkan tokoh adat dataran tinggi maupun dataran rendah. Dapat memprioritaskan anak-anak adat terlebih dahulu dalam perekrutan tenaga kerjanya,” katanya.

"Kami menaruh harapan hidup dari sumber daya alam yang kami ketahui sejak tahun 2012. Namun, hal itu juga akan membawa dampak buruk jika terus dilakukan penambangan secara emas secara ilegal. Selain melanggar hukum, juga akan berdampak terhadap sektor pertanian, kelautan dan perikanan," kata Fandi.

Kepala Desa Waehata Ali Nacikit berharap adanya perhatian pemerintah tentang kondisi infrastruktur yang ada di wilayah desa khususnya jalan dan jembatan.

"Kondisi jalan yang selalu dilewati oleh kendaraan besar roda empat maupun roda dua untuk aktivitas penambangan membuat beberapa jalan yang mengalami kerusakan. Selain itu, wilayah Dataran Waeapo ini dilalui oleh dua sungai besar yaitu sungai Waeapo dan sungai Waelata. Apabila intensitas hujan yang cukup besar dan terus menerus, maka wilayah kami ini mengalami banjir yang bisa merendam rumah dan kebun masyarakat," katanya.