Pengunjung mengamati mobil listrik Kurnia Motors yang dipamerkan pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyatakan, bakal terus melanjutkan transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik (EV) di Tanah Air. Transformasi itu diyaikini sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional karena mampu menurunkan emisi sekaligus ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. 

Di satu sisi, transisi kendaraan juga demi menjaga kelangsungan sektor otomotif  dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi. 

“Adopsi massal kendaraan listrik menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, dalam keterangannya, Jumat (24/06).

Pasalnya, kata Rachmat, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. Urgensi NZE pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Inggris (UK) dan Tiongkok telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035. Di AS, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.

"Dalam melakukan transisi energi, pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kita akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia,” ujar Rachmat.

Pada saat yang sama Indonesia harus memikirkan sejak dini langkah strategis menuju status Net Zero di tahun 2060 di saat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Hal itu agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif,” ujar Rachmat.

Saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke EV. Di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk kendaraan listrik, pemberian bantuan, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna. “Ke depannya, pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik semakin besar,” ujarnya.