Pemerintah tengah menggenjot transformasi birokrasi lewat pelayanan publik berbasis digital, salah satunya dengan integrasi layanan lewat Mal Pelayanan Publik (MPP Digital). Langkah ini tidak terlepas dari hasil pembelajarannya dengan sejumlah negara, salah satunya Estonia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bercerita, Estonia telah menerapkan satu kartu identitas yang didalamnya terdapat sebuah chip. Melalui chip tersebut, dapat diakses seluruh data layanan publik dari sang pemilik kartu.

"Cukup kartu saja, di belakangnya ada chip. Chip itu kemudian ditempeli dengan jempolnya. Kalau di-tap di komputer maka seluruh datanya akan keluar. Mulai data mereka sakit, data mereka berobat terakhir di mana, termasuk rekening," kata Anas, dalam peluncuran MPP Digital Nasional, lewat siaran langsung Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (20/6/2023).

-

-

Selain itu, kartu identitas tersebut juga menjadi satu dengan surat izin mengemudi (SIM), di bagian belakangnya. Dengan demikian, SIM di Estonia hanya perlu dicetak sekali dalam seumur hidup.

"Inilah cita-cita yang diharapkan oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Ke depan kita hanya cukup mempunyai satu kartu," ujarnya.

Anas mengatakan, integrasi layanan publik lewat satu aplikasi memang telah dilakukan lebih dulu oleh sejumlah negara di dunia. Selain Estonia, Inggris termasuk ke dalam salah satu negara tersebut. Kementerian PANRB sendiri sebelumnya juga telah melangsungkan pertemuan dengan Tony Blair dalam rangka percepatan sistem digitalisasi pelayanan publik.

"Integrasi dan keterpaduan layanan digital ini telah dilakukan di banyak negara, memiliki e-goverment development index (EGDI). Di Inggris misalnya, lebih dari 2.000 web layanan digital diintegrasikan menjadi satu. Dan ini adalah contoh di mana negara yang EGDI-nya tinggi maka mereka layanannya juga menjadi sangat bagus," kata Anas.

Anas menerangkan, pemerintahan Inggris menerapkan bentuk website layanan publik yang mudah diakses dan dimengerti para penggunanya. Bentuk website tersebut tidak berdasarkan atas pembagian per kementerian seperti yang ada di Indonesia, tetapi langsung ke kebutuhan yang dicari masyarakat tersebut.

"Kita lihat GovTech (government technology) di Inggris yaitu GovUK dan juga di Estonia. Ternyata hanya langsung menampilkan kebutuhan rakyat, tidak berdasarkan perspektif instansi atau citizen centris. Tetapi di Inggris contohnya seperti langsung ada link, bagaimana mendapat bansos, bagaimana melihat riwayat masyarakat untuk mendapat asuransi riwayatnya di pemerintah seperti apa," ujarnya.

Kondisi ini pun semakin memacu Indonesia untuk mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Anas mengatakan, Indonesia kini telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang menjadi portal dari semua layanan pemerintah Kabupaten/Kota yang berbasis online sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Saat ini, penggunaannya telah diuji coba di 21 kab/kota.

MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan dalam satu genggaman. Layanan ini telah terintegrasi langsung dengan database dari Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan sisi keamanan dalam aplikasi.

"Sejalan dengan didorongnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), MPP Digital akan diintegrasikan dalam portal pelayanan publik sebagai super app pelayanan publik di Indonesia sehingga MPP Digital akan menjadi satu pintu yang menyediakan segala layanan masyarakat," pungkasnya.