Bupati Garut Rudy Gunawan meninjau lahan di wilayah selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Diskominfo Garut

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekeringan untuk meminimalisasi kerugian dari dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

"Karena kita akan berhadapan dengan situasi El Nino, jadi kita akan membuat Satgas Kekeringan," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin.

Ia menuturkan Pemkab Garut sudah melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai ancaman risiko dari musim kemarau yang menimbulkan kekeringan pada lahan pertanian maupun kesulitan air bersih bagi masyarakat.

Tim Satgas Penanganan Kekeringan itu, kata dia, akan dibentuk tidak hanya di tingkat kabupaten, melainkan sampai kecamatan agar perannya efektif untuk mengatasi masalah kekeringan.

"Nanti kita akan bentuk Satgas Kekeringan dan ini akan efektif sampai di tingkat kecamatan, dan saya akan melakukan rapat melalui zoom diikuti oleh beberapa desa atau kepala desa yang masuk dalam peta kekeringan tingkat 1 dan 2," katanya.

Ia menjelaskan sejumlah daerah di Garut terdapat zona yang masuk tingkat 1 dan 2 yaitu kondisi kekeringan yang ekstrem dengan dampak yang cukup luas menyangkut kemanusiaan.

Daerah tingkat 1 dan 2 itu, kata dia, menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan jaminan kebutuhan air bersih agar tersedia aman bagi masyarakat untuk kebutuhan dasar maupun aktivitas lainnya.

"Karena ini menyangkut kemanusiaan, terutama penyediaan air bersih, nah kita akan lakukan langkah-langkah untuk bisa memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan rumah tangga dulu," katanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Satria Budi menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari BMKG terkait musim kemarau, dampak dari kemarau itu akan mulai dirasakan pada Agustus 2023.

"Mulai berdampak pada mulai Agustus, karena sekarang masih ada hujan," katanya.

Ia menyampaikan BPBD Garut sudah menyebarkan surat edaran ke setiap kecamatan terkait antisipasi dan menginventarisasi daerah yang terdampak kemarau seperti kesulitan air bersih maupun kekeringan melanda lahan pertanian.

Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi dampak kemarau dengan mencari sumber mata air dan memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pertanian.

"Kita antisipasi kekeringan di pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat terkait air bersih, kita juga menginventarisasi sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan," kata Satria.