Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) menyindir kebijakan pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amien yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat.

Padahal Jokowi sendiri pernah mengkritik pemberian BLT yang dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dulu dihina-hina BLT kita. Apa itu BLT, hanya untuk menghamburkan uang negara? Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022, Kamis (15/9).

-

-

Lantas, apa saja sih BLT yang diberikan pada era Jokowi?

Bantuan langsung tunai alias BLT ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang resmi berlaku 3 September kemarin.

Jokowi memberikan BLT sebesar Rp600 per orang untuk 20,6 juta rakyat miskin.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU ini termasuk dalam BLT BBM yang diberikan Jokowi kepada para pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau setara UMK untuk wilayah yang upah minimumnya di atas Rp3,5 juta.

Sasarannya adalah 16 juta orang pekerja, dengan masing-masing menerima Rp600 ribu.

Pemerintah juga memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total dana yang disiapkan untuk tiga bansos tersebut mencapai Rp24,17 triliun.

Jokowi juga memberikan BLT di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng beberapa bulan lalu.

Bantuan tersebut diberikan selama April lalu sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT minyak goreng juga menyasar 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan. Kemenkeu menyebut dengan jumlah penerima bantuan sebesar itu, maka pemerintah perlu menggelontorkan subsidi sebesar Rp6,15 triliun.

BLT ini digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM demi mengantisipasi UMKM yang terimbas oleh kenaikan harga BBM.

Besaran BLT UMKM kali ini akan sama dengan besaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang hadir pada tahun lalu yang berada di angka Rp1,2 juta.

Pemerintah melalui Kemensos juga membagikan BLT selama untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi covid-19. Jumlah penerima BLT Kemensos ini mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran pada periode Januari hingga April 2021 sebesar Rp12 triliun.

Selain BLT Kemensos, pemerintah juga memiliki sejumlah program bantuan sosial (bansos) lainnya. Meliputi, Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Anggota keluarga masuk dalam kategori penerima bansos PKH adalah ibu hamil dengan pagu dana PKH sebesar Rp3 juta dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta.

Selanjutnya, anak usia SD berhak mendapatkan PKH sebesar Rp900 ribu, usia SMP Rp1,5 juta, dan usia SMA Rp2 juta. Lalu, penyandang disabilitas berat mendapatkan pagu dana PKH senilai Rp2,4 juta dan lanjut usia mulai 70 tahun Rp2,4 juta. Sesuai ketentuan, bantuan tersebut diberikan dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.

Sementara itu, BPNT merupakan bansos pangan dalam bentuk non tunai atau juga dikenal dengan nama program bansos sembako. Setiap bulannya, pemerintah memberikan bansos sembako senilai Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Sedangkan, BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga tidak mampu yang belum masuk dalam penerima PKH, bansos sembako, dan bansos dari pemerintah lainnya.

Sebelumnya, BLT Dana Desa diberikan selama sembilan bulan dengan besaran masing-masing Rp600 ribu untuk bulan pertama sampai ketiga dan Rp300 ribu untuk bulan keempat sampai kesembilan.

[-]

[-]