Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2023, di Jakarta (16/6/2023).

Dalam Rapat Kerja tersebut dibahas mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang dalam proses revisi.

Menperin pun berharap Indonesia akan menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, berbasis inovasi dan teknologi.

"RIPIN 2015-2035 ini dalam proses revisi," kata Menperin. Kita berharap Indonesia akan menjadi negara tangguh industrinya, yang memiliki struktur yang kuat, industri yang daya saing tinggi, berbasis inovasi dan teknologi," kata Menperin Agus Gumiwang.

Menurutnya, hal ini yang akan diterjemahkan ke dalam program kerja serta target-target yang harus dicapai baik dalam jangka menengah maupun panjang, seperti pertama, Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 6,4 persen (tahun 2025).

Kedua, Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB sebesar 19,2 persen (tahun 2025).

"Kita harus berani targetkan 19,2 persen atau angka 20 persen pada tahun 2025," tegas Menperin.

Ketiga, Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor sebesar 78 persen (tahun 2025).

"Apa yang saya sampaikan, bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Inilah tujuan dari rapat kerja kita hari ini," ujar Menperin.

Adapun Menperin berharap dari rapat kerja hari ini, selain menganalisa kondisi industri binaan masing-masing anak buahnya. Namun, diharapkan juga dapat menghasilkan rencana aksi yang strategis baik dalam jangka pendek maupun menengah untuk meningkatkan kembali dayasaing dan produktivitas sektor industri.

Maka harapan Kemenperin salah satunya yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDB bisa kembali mencapai 20 persen, dan mimpi Indonesia untuk menjadi negara industri tangguh dapat tercapai.

"Itu saya minta betul-betul menjadi perhatian kita menjadi mimpi kita dan kita realisasikan mimpi tersebut. Untuk merealisasikan Ini semua Kemenperin tidak bisa sendirian saya paham itu, tapi kita tidak bisa cengeng, ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh kita," pungkasnya.