Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya membuka kembali blokade di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023. Langkah ini, diapresiasi sejumlah pihak termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli (MTZ).

Kendati demikian, MTZ menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang baru bertindak usai kasus ini ramai karena mendapat kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Padahal, blokade trotoar depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, telah terjadi sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"Alhamdulillah kalau akhirnya blokade trotoarnya dibuka. Pertanyaannya kenapa harus diprotes dulu, viral dulu, rame-rame dulu, baru Pemda/Pempus bertindak sih?," kata MTZ kepada Liputan6.com, Minggu (11/6/2023).

Menurut MTZ, banyak pelanggaran aturan kecil hingga besar yang terjadi di DKI Jakarta dan belum ditindak. Padahal kata dia, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan berbagai sarana laporan dan aduan untuk warga.

Selain itu, lanjut MTZ dari hasil reses anggota dewan, Pemprov DKI juga telah menerima banyak masukan dan temuan pelanggaran. Sehingga, dia menilai Pemprov DKI Jakarta harusnya tidak cuek atau tidak acuh dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada.

Lebih lanjut, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini berharap Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam bekerja menanggapi laporan dan aduan yang disampaikan warga.

"Jadi saran saya satu saja, yaitu Pemda meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat dan dari anggota dewan. Jangan terlalu cuek dan terlalu pede bahwa Pemda sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.