Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pagu anggaran dan realisasi Kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2023.

Menhub Budi menyebutkan bahwa Kemenhub memiliki pagu senilai Rp 33,44 triliun. 

"Pagu itu mengalami rekomposisi, sehingga pagu terakhir adalah Rp 33,4 triliun," kata Menhub Budi Dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).

Adapun Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 1,38 triliun dan Blokir Non Austomatic Adjustment sebesar Rp 158,51 miliar, kemudian penambahan Rp 1,35 triliun hingga pagu akhir Rp 33,41 triliun.

Realisasi per sumber dana Kemenhub mencakup Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

"Dari yang kita peroleh terdiri dari PNBP, lalu SBSN, BLU, dan juga PLHN serta RM kita harapkan pagu pagu ini bisa saling melengkapi dan kami berusaha untuk meningkatkan PNBP, melakukan upaya peningkatan BLU dan secara intensif melakukan kegiatan peningkatan dari PLHN," jelas Menhub Budi.

Proporsi pagu per sumber dana untuk RM senilai Rp 19,3 triliun, SBSN Rp 9,3 triliun, PNBP Rp 3,55 triliun, BLU Rp 1,70 triliun, dan PHLN Rp 1,47 triliun.

Secara total, realisasi anggaran Kemenhub di tahun 2023 sudah mencapai 31,26 persen atau senilai Rp 10,44 triliun.

"Kami laporkan bahwa dari anggaran 2023 hingga 31 Mei sudah 30 persen kita serap, dan ini akan kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu karena praktis kontrak kontrak yang harus kita jalani sudah dilakukan, bahwa penyerapan ini belum maksimal karena ada beberapa pekerjaan yang harus dipercepat," papar Menhub Budi.