Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tidak membayar utang Rp 1.000 triliun per tahun. Hal ini membantah pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang pernah menyebut Indonesia membayar utang dengan jumlah tersebut.

"Kita tidak mengeluarkan Rp 1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK," tulis Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di Twitter, dikutip Jumat (2/6/2023).

Sambil menyertakan tabel pengeluaran pembiayaan, terlihat pemerintah membayar pokok dan bunga utang pada 2021 senilai Rp 902,37 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada 2020 utang yang dibayarkan Rp 770,57 triliun, 2019 Rp 837,91 triliun, 2018 Rp 759,26 triliun, dan 2017 Rp 566,78 triliun.

-

-

"Dalam pembayaran pokok dan bunga utang, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Berikut datanya, transparan tiada yang perlu ditutupi, sudah diaudit BPK," ucap Prastowo.

Dia menyebut bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) per April 2023 turun menjadi 39,17%, dari sebelumnya 39,57% pada Desember 2022. Rasio utang sempat meningkat hingga 40,7% PDB pada 2021 dikarenakan kebijakan countercyclical penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

"Kemampuan recover yang baik membuat ekonomi Indonesia mampu bangkit, sekaligus menurunkan debt ratio. Pada 2021, rasio utang Indonesia (40,7%) jauh di bawah rata-rata emerging market. China bahkan menyentuh 71,5%," bebernya.

Indonesia sejauh ini diklaim patuh terhadap aturan fiskal. Hal itu terlihat dari kenaikan PDB Indonesia yang lebih besar daripada utang, di saat mayoritas negara ASEAN dan G20 disebut mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB.

Risiko utang Indonesia juga disebut menurun tajam. Hal ini ditandai dengan debt service ratio/DSR dari 2020 sebesar 47,3% menjadi 34,4% pada 2022 dan menurun lagi per April 2023 menjadi 28,4%. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan.

Interest ratio (rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan) juga disebut menurun, dari 19,3% pada 2020, menjadi 14,7% pada 2022 dan 13,95% per April 2023.

"Penurunan DSR dan IR ini menunjukkan bahwa kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat," imbuhnya.

Dalam hal rating, Indonesia masih dipandang reliable dalam pengelolaan utang. Lembaga-lembaga pemeringkat kredit seperti Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch memberi rating BBB/Baa2 untuk Indonesia dengan outlook stabil di saat banyak negara mengalami downgrade.

Prastowo menyebut utang pemerintah yang senilai Rp 7.849,89 triliun per April 2023 memiliki efek pengganda yang besar. Hal itu terlihat dari pertumbuhan aset yang nilainya melebihi penambahan utang.

"Sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp 5.125,1 (triliun) masih lebih rendah dibandingkan belanja prioritas (Perlinsos, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) sebesar Rp 8.921 triliun," tandasnya.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) Foto: Rumondang Naibaho/detikcom

JK Bilang RI Bayar Utang Terbesar Dalam Sejarah

JK menyebut besaran utang yang harus dibayar pemerintah Indonesia tembus Rp 1.000 triliun per tahun. Pembayaran utang itu menjadi yang terbesar sejak Indonesia merdeka pada 1945.

"Ekonomi ada masalah dalam negeri dan luar negeri, tadi saya bicarakan utang, Mas AHY tadi mengatakan utang besar, ya, betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK dalam acara yang disiarkan di YouTube PKSTV, Sabtu (20/5/2023).

Pernyataan itu menambahkan keterangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap utang pemerintah saat ini semakin besar.

Menurut JK, ke depan tantangan yang akan dihadapi negara semakin banyak seperti masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial. Ia menekankan jika sejumlah masalah besar negara tak diselesaikan, Indonesia akan dilanda masalah besar.

"Apabila ini berlangsung terus akan berlangsung masalah besar, kita berusaha agar tidak terulang (tahun) 65, 66, 74, 2008, kita tidak mau itu. Sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik, kita harus berusaha," jelasnya.

(aid/ara)